Jakarta (6–8 Mei 2025) – Pengurus FKUB Kota Medan, Azhari Akmal Tarigan, mengikuti kegiatan National Workshop Mindstreaming Inclusive Governance dalam rangka penyusunan RPJMD yang diselenggarakan oleh Setara Institute for Democracy and Peace. Workshop ini berlangsung di Hotel Thamrin, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta, dari tanggal 6 hingga 8 Mei 2025.

Selain Azhari Akmal Tarigan, turut hadir utusan dari Kesbangpol Kota Medan, yaitu Pak Ody. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 13 FKUB dan Kesbangpol dari berbagai kota, antara lain Banda Aceh, Pematang Siantar, Nias, Pontianak, Semarang, Sorong, Kupang, Makassar, dan lainnya.

Forum ini membahas berbagai isu penting seperti kerukunan, toleransi, konflik, resolusi konflik, serta strategi penyusunan RPJMD yang inklusif. Tujuannya adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi terbangunnya kerukunan antarkelompok di Indonesia. Diharapkan melalui workshop ini, peserta dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam membangun iklim toleransi yang konstruktif di daerah masing-masing, salah satunya melalui program-program yang akan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD.

Workshop ini dinilai sangat relevan, mengingat meningkatnya isu intoleransi, kekerasan, dan ketidakberpihakan terhadap kelompok minoritas yang masih menjadi tantangan pembangunan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, Setara Institute memandang perlu memberikan pemahaman awal kepada 13 FKUB sebagai langkah strategis dalam menyusun RPJMD yang lebih berpihak pada nilai-nilai toleransi dan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Beberapa narasumber yang hadir berasal dari Kementerian Dalam Negeri, BPN, BPIP, serta dari Setara Institute.

Dalam kesempatan tersebut, Azhari Akmal Tarigan menyampaikan bahwa FKUB Kota Medan akan menyiapkan beberapa konsep strategis yang diharapkan mendapat perhatian Pemerintah Kota Medan. Menurutnya, saat ini Kota Medan membutuhkan regulasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwal), bahkan Peraturan Daerah (Perda), yang dapat mendorong terciptanya ekosistem kerukunan yang kuat. Mengingat Medan sebagai miniatur Indonesia yang plural, kota ini perlu menempatkan diri sebagai contoh dan teladan bagi daerah lain.

“Pada akhirnya, diharapkan lahir program-program yang mampu merekayasa kehidupan masyarakat menjadi lebih damai, melalui penciptaan ruang-ruang titik temu, ruang perjumpaan antarpemeluk agama dan keyakinan, serta program-program yang berpihak kepada seluruh umat beragama,” ujarnya.

Sementara itu, Pak Ody, perwakilan dari Kesbangpol Kota Medan, menyampaikan optimisme bahwa ke depan, Kota Medan dapat meningkatkan performa toleransi antarumat beragama. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara FKUB, Kesbangpol, Pemerintah Kota, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun iklim toleransi yang hakiki.